Kerap Menimbulkan Konflik, Kades di Kabupaten Ciamis Tolak BLSM

Rencana pemerintah menggulirkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin sebagai pengganti subsidi BBM ditanggapi dingin oleh seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Kalipucang. Bahkan mereka mengaku keberatan atas program tersebut karena dinilai kerap menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Program BLSM hanya akan membuat masyarakat kisruh, dam kami (Kepala Desa) yang selalu pusing menghadapi protes warga,”kata Ono Kades kalipucang, Rabu (26/06)).

Menurut Ono Darsono, tidak hanya dirinya yang merasa keberatan atas program pengalihan subsidi tersebut melainkan seluruh kepala desa yang berada di Kalipucang. Hal itu diketahui saat berbincang-bincang dengan kepala desa lainnya. “Hasil pertemuan dan perbicangan kami ini, seluruh kepala Desa akan memberikan surat keberatan dengan mekanisme untuk penyalurannya. Bukannya tidak setuju, tetapi lebih karena penerapannya kerap menimbulkan konflik dan kepala desa yang menjadi sasaran kemarahan warga padahal kami tidak tahu menahu hal itu,”ujar Ono.

Ono berpendapat, seharusnya sebelum dana BLSM disalurkan ke masyarakat penerima manfaat, diharapkan dari pihak Kantor Pos berkoordinasi dahulu dengan pihak kecamatan jangan langsung ke pihak Desa. “Kemarin lusa dari pegawai kantor pos datang memberikan data dan kartu penerima BaLSeM, tapi saya tolak karena belum berkordinasi dengan Camat,” tambah Ono.

Penegasan sikap seluruh kades ini ujar Ono, karena BLSM ini tidak ada bedanya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diluncurkan pemerintah sebelumnya. Program yang memberikan uang langsung kepada masyarakat miskin tersebut, menjadikan masyarakat saling bertengkar karena pembagiannya yang dianggap tidak adil. Ujung-ujungnya Kades yang menjadi tumpuan protes masyarakat.

“Banyak warga miskin yang tidak kebagian BLT protes ke Kades. Mereka mengatakan Kades pilih kasih. Saat ada yang berusaha membijaksanakan kebijakan itu dengan membagi rata kepada masya­rakat miskin tetapi tidak terdata, malah berususan dengan hukum,”cetusnya.

Padahal Kades dan pemerintah desa ujar dia, hanya sekedar kepanjangan tangan pemerintah. Sedangkan data warga miskin berasal dari pendataan BPS.

Sementara itu Camat Kali­pucang Apip Winayadi membenarkan pihak kantor Pos tidak melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan terkait penyaluran BLSM, tetapi langsung ke desa-desa. “Kami sudah mendengar dari para kepala desa kalau pihak kantor pos telah datang untuk memberikan data dan kartu BLSM, tetapi ditolak karena kepala desa merasa keberatan,” ungkap Apip saat di jumpai KP di Pilkades Desa Cibuluh.

Disinggung permasalahan surat dari para kepala desa perihal tentang keberatan dengan mekanisme penyaluran BLSM, Camat Kalipucang mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum baca surat dari para kepala Desa. Mungkin belum sampai,”ujarnya.

Sumber : Kabar Priangan, 27 Juni 2013