Laratan Cihaurbeuti dalam Sejarah Bandung

Tahun 1628 Sultan Agung menugasi Dipati Ukur membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Namun Bahureksa tidak mengadakan hubungan dengan Dipati Ukur. Oleh karena itu Dipati Ukur tidak dapat melakukan perundingan dengan Bahureksa.

Pada waktu yang telah ditentukan, Dipati Ukur memimpin pasukannya bergerak menuju Batavia untuk menyerang Kompeni. Ketika pasukan dipeti Ukur tiba di Batavia, ternyata pasukan Mataram belum datang. Oleh karena itu, Dipati Ukur gagal mengusir Kompeni dari Batavia. Kegagalan itu terjadi karena ketidakseimbangan persenjataan dan tidak mendapat dukungan dari pasukan Mataram. Padahal seharusnya pasukan Mataram yang menjadi kekuatan ini penyerangan, dibantu oleh pasukan Dipati Ukur.

Atas kegagalan menjalankan tugas dari raja Mataram, rupanya Dipati Ukur berpikir, daripada ia menerima hukuman berat dari Sultan Agung, lebih baik ia tidak setia lagi terhadap Mataram. Dipati Ukur beserta sejumlah pengikutnya mengabaikan kekuasaan Mataram dan melakukan gerakan memberontak terhadap Mataram.

Sikap Dipati Ukur tersebut segera diketahui oleh penguasa Mataram. Pihak Mataram berusaha keras menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Bila pemberontakan itu tidak segera ditumpas, akan merugikan pihak Mataram. Dengan bantuan beberapa kepala daerah di Priangan, antara lain Ki Astamanggala dari Umbul Cihaurbeuti.

Akhirnya pemberontakan Dipati Ukur dapat dipadamkan. Menurut versi Mataram, Dipati Ukur tertangkap dan dihukum mati di Mataram. Sebaliknya, versi Priangan menyatakan bahwa orang yang tertangkap dan dihukum mati itu bukan Dipati Ukur, melainkan orang yang dikira oleh pihak Mataram adalah Dipati Ukur.

Menurut Sajarah Sumedang (babad), pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram berakhir pada tahun awal tahun 1632. Dengan berakhirnya pemberontakan Dipati Ukur yang berarti berakhir pula masa jabatan Dipati Ukur sebagai Wedana Bupati Priangan, maka di daerah Priangan terjadi kekosongan pemegang jabatan wedana bupati. Bagi pihak Mataram, keadaan itu dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak politik di Priangan. Tidak mustahil tiap kepala daerah setempat bermabisi menjadi wedana bupati. Tidak mustahil pula pengikut setia Dipati Ukur melanjutkan gerakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Sementara itu, pihak Mataram tetap berusaha untuk menguasai Priangan, karena daerah itu penting artinya sebagai daerah pertahanan Mataram di bagian barat terhadap kemungkinan serangan Kompeni atau pasukan Banten.

Pembentukan Kabupaten Bandung

Untuk menghindari terjadinya gejolak di daerah Priangan yang akan merongrong kekuasaan Mataram, di daerah itu Sultan Agung melakukan reorganisasi pemerintahan. Wilayah Priangan (di luar Sumedang dan Galuh) dipecah menjadi tiga kabupaten, yaitu Bandung, Sukapura (sekarang Tasikmalaya), dan Parakanmuncang (sekarang sebuah desa di daerah Cicalengka). Pembentukan ketiga kabupaten itu ditandai dengan pengangkatan Ki Astamanggala (Umbul Cihaurbeuti) sebagai Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tumenggung Wiradadaha (Umbul Sukakerta) sebagai Bupati Sukapura, dan Tumenggung Tanubaya (Umbul Sindangkasih) sebagai Bupati Parakanmuncang. Pelantikan ketiga bupati itu berlangsung di ibukota Mataram dan dinyatakan dalam “Piagem Sultan Agung” bertanggal 9 Muharam Tahun Alip, penanggalan Jawa (Lihat Lampiran).

Piagem tersebut jelas merupakan bukti sejarah yang kuat dan sumber primer yang menyatakan adanya daerah bernama Bandung dan di daerah itu dibentuk pemerintahan kabupaten. Dengan kata lain, tanggal 9 Muharam Tahun Alip itulah Hari Jadi Kabupaten Bandung, sekaligus hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.

Menurut penafsiran F. de Haan seorang ilmuwan Belanda dalam bukunya berjudul Priangan; De Preanger Regentschappen Onder het Nederlandsch Bes-tuur Tot 1811, jilid III (1912), tanggal 9 Muharam Tahun Alip identik dengan tanggal 20 April 1641. Akan tetapi menurut perhitungan Prof Dr. Mr. Soekanto dan Dr. J. Brandes, tanggal 9 Muharam Tahun Alip bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1633. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung memilih tanggal 20 April 1641 sebagai hari jadi Kabupaten Bandung4.

Setelah ketiga orang bupati tersebut di atas dilantik oleh Sultan Agung di ibukota Mataram, mereka kembali ke daerah kabupaten masing-masing dan mencari tempat untuk ibukota kabupaten. Menurut naskah Sejarah Bandung, Tumenggung Wiraangunangun (Ki Astamanggala) dari Mataram kembali ke daerah Priangan dan menuju Timbanganten. Di sana ia terdapat 200 cacah di bawah pimpinan Raden Ardisuta, putera Demang Reksakusuma. Dengan membawa cacah tersebut, Tumenggung Wiraangunangun kemudian menuju suatu tempat di tepi Sungai Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, tidak jauh dari pertemuan Sungai Citarum dengan Sungai Citarik (daerah Kabupaten Bandung bagian selatan). Tempat itu dibangun menjadi ibukota Kabupaten Bandung dengan nama Krapyak (Dayeuhkolot sekarang).

Krapyak dipilih sebagai ibukota kabupaten rupanya dengan beberapa ertimbangan. Pertama, tempat itu terletak di tepi sungai Citarum dan tidak jauh dari muara Sungai Cikapundung. Dengan demikian, dari segi kepentingan komunikasi dan transportasi, lokasi Krapyak cukup baik, karena waktu itu transportasi yang cukup cepat hanya dapat dilakukan melalui sungai yang dapat dilayari perahu atau rakit. Kedua, lahan daerah Krapyak cukup subur dan dekat dengan sumber air, sehingga sangat memungkinkan bagi berlangsungnya ke- hidupan penduduk.

Boleh jadi, setelah Bupati Bandung berkedudukan Krapyak itulah bupati mulai menyusun struktur pemerintahan dengan mengangkat pejabat- pejabat bawahan bupati, yaitu patih, juru tulis (sekretaris) kabupaten, jaksa, penghulu, demang/kepala cutak (kepala distrik), dan lain-lain. Pejabat-pejabat itu biasanya masih ada hubungan keluarga dengan bupati.

Untuk menjalankan pemerintahan tentu dibangun infrastruktur. Namun rupanya infrastruktur yang dibangun di Krapyak masih sangat terbatas. Boleh jadi infrastruktur utama yang dibangun hanya pendopo, itupun dalam bentuk sangat sederhana. Dalam surat seorang Belanda bernama Tency yang ditujukan kepada N. Engelhard (7 Juli 1794), antara lain disebutkan bahwa “di ibukota Kabupaten Bandung waktu itu terdapat sebuah bangunan terbuat dari papan yang memiliki empat ruangan. Selain itu tidak ada lagi bangunan besar”. Dapat dipastikan yang dimaksud dengan bangunan itu adalah pendopo kabupaten, kantor bupati sekaligus tempat tinggal bupati beserta keluarganya.

Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh para pejabat bawah- annya seperti pada masa sebelumnya. Setelah Kompeni bertindak lebih intensif, kedudukan dan kekuasaan bupati menjadi menurun, karena Kompeni turut campur dalam pemerintahan kabupaten, tanpa berunding terlebih dahulu dengan bupati. Di kantor kabupaten ditempatkan seorang pejabat bangsa Eropa untuk mengawasi pelaksanaan Preangerstelsel, khususnya penanaman kopi yang makin ditingkatkan.

Pergantian bupati secara turun-temurun yang semula diakui oleh Kompeni, kemudian ditentukan oleh penguasa Kompeni. Akan tetapi dalam prakteknya pergantian bupati terus berlangsung secara turu-temurun. Hal itu dibiarkan oleh Kompeni, karena Kompeni tidak memiliki pengaruh terhadap rakyat. Ruang lingkup kekuasaan Kompeni hanya sampai pada bupati. Namun Kompeni tidak dapat bertindak tegas terhadap bupati. Secara garis besar hal itu disebab oleh dua faktor. Pertama, jabatan bupati tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, selain keturunan bupati, karena hanya keturunan bupati yang memiliki kharisma dan pengaruh besar untuk menjalankan pemerintahan tradisional dan menggerakkan rakyat. Kedua, pentingnya peranan bupati bagi keperluan Kompeni, khususnya untuk keberhasilan Preangerstelsel, terutama keuntungan dari produksi kopi.

Sampai dengan akhir kekuasaan Kompeni (akhir abad ke-18), bupati yang memerintah Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak berjumlah enam orang secara turun-temurun, yaitu Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardikusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadireja I (1704-1747) putra bupati kedua, Tumenggung Anggadireja II (1747-1763) putra bupati ketiga, Tumenggung Anggadireja III alias R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) putra bupati keempat, dan R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) putra bupati kelima.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II, tepatnya akhir Desember 1799 kekuasaan Kompeni di Nusantara termasuk di Priangan berakhir. Hal itu terjadi karena VOC bangkrut akibat para pejabatnya melakukan korupsi.

Dicutat tina Tulisan A. Sobana Hardjasaputra