Jakarta -
Terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Sport Centre Hambalang, Andi Mallarangeng dikabarkan terancam akan direshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, berkeyakinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengambil sikap tegas terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Sport Centre Hambalang, Andi Mallarangeng dikabarkan terancam akan direshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, berkeyakinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengambil sikap tegas terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Menuut Ruhut, pemberitaan terkait keterlibatan Menteri Andi dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan proyek tersebut secara tidak langsung akan menghambat kinerja pemerintahan SBY dan mencederai citra Partai Demokrat di mata masyarakat. "Setelah ada alat bukti pasti dicopot dari menteri. Sebagai apapun. Termasuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina," kata Ruhut kepada Okezone di Jakarta, Rabu (7/11/2012) malam sebagaimana dilansir Okezone.Com.
Anggota Komisi Hukum DPR ini lantas mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sampai saat ini masih belum bersikap tegas, seperti menemukan dua alat bukti atas keterlibatan Andi dalam proyek tersebut. "Kata KPK belum ada alat bukti, Demikian banyak alat bukti, masak cari dua alat bukti saja enggak bisa," tanya Ruhut.
Ruhut mengaku jika selama ini, kasus yang membelit Andi serta Ketua Umum Anas Urbaningrum tersebut menjadi beban tersendiri bagi partainya. "Dua kader kami ini (Anas dan Andi) tolonglah jangan memberi beban kepada Pak SBY. Banyak tugas-tugas berat yang dilakukan oleh Pak SBY sebagai negarawan," sambungnya.
Oleh sebab itu, untuk kesekian kalinya, Ruhut kembali menyarankan agar kedua tokoh partai tersebut dengan ikhlas mengundurkan diri. hal ini dinilai bisa mengurangi beban moral yang selama ini diemban Partai Demokrat. "Bukan kita tak menghormati praduga tak bersalah. Tapi kaitan dengan tokoh parpol yang saya takutkan sanksi sosial bukan sanksi hukum. Karena itu nama yang disebut dengan legowo mundur. Kalau mau kebakar, kebakar saja sendiri, jangan ajak Partai Demokrat," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar