Ciamis Luncurkan Tiga "Kartu Sakti"

CIAMIS – Memasuki tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis membuat gebrakan. Yakni meluncurkan tiga kartu untuk penanggulangan kemiskinan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Ciamis tahun 2015.
Diantaranya Kartu Waluya. Kartu ini berfungsi untuk mengcover masalah kesehatan masyarakat seperti BPJS. Total anggaran yang disediakan untuk kesehatan mencapai Rp 6,8 miliar lebih. Sedangkan kartu kedua adalah kartu Calakan yang berfungsi untuk membantu biaya pendidikan siswa. 420 orang siswa terpilih akan menerima dana Rp 750.000 per siswa per tahun dengan total anggaran Rp 315 juta. Terakhir, adalah kartu Walagri, yakni kartu yang digunakan untuk menangani persoalan sosial, pengembangan ketenagalistrikan, subsidi raskin dan Rutilahu dengan anggaran Rp 18,6 miliar lebih. Total anggaran yang dialokasikan untuk tiga kartu itu lebih dari Rp 25,7 miliar.
“Nanti akan ada pendataan. Kita menganggarkan Rp 1 miliar untuk pendataan by name by address,” ujar Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin usai peluncuran Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) kemarin (29/1/2015).
Agar program penanggulangan itu berjalan lancar, pemerintah juga membentuk LTPKD. Lembaga ini bertugas mengkoordinir dan mengintegrasikan layanan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
LTPKD diresmikan kemarin dengan dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Sosial. “Kita membuat inisiatif bagaimana mengsinergiskan program pusat, provinsi dan daerah. Sehingga program yang ada didorong dan dilaporkan terus,” tuturnya.
Dia mengatakan secepatnya pemerintah akan melakukan pendataan dan survey terhadap penduduk. Pendataan itu untuk menyortir keluarga yang telah menerima bantuan dari pusat dan provinsi. Warga miskin yang belum mendapat bantuan dari dua program itu akan dibantu dengan tiga kartu tersebut.
Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah pusat dan provinsi tidak akan tumpang tindih dengan program yang dibuat pemerintah daerah. “Kita ingin lembaga ini berjalan baik. Orang miskin nantinya tinggal datang langsung ke sini (LTPKD), tidak ke tempat-tempat lain,” jelasnya.
Ketua Tim Koordinasi Penang­gulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) H Jeje Wiradinata menuturkan fungsi LTPKD mengintegrasikan semua layanan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. “Lembaga ini merupakan fasilitas layanan warga masyarakat miskin Ciamis. Serta dapat mengakomodasi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi,” ungkapnya.
(Radar Tasikmalaya, 30 Januari 2015)