Cihaurbeuti Kembali Diterjang Banjir Bandang

Banjir bandang kembali menerjang Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jum’at (06/02/2015) malam. Akibatnya, puluhan rumah warga dan areal persawahan terendam banjir. Selain itu, sejumlah fasilitas umum, seperti jalan dan bangunan benteng sekolah dilaporkan rusak akibat bencana tersebut.

Kapolsek Cihaurbeuti, AKP Dies Ratmono, mengatakan, banjir yang melanda Desa Padamulya terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Cihaurbeuti sejak kemarin sore. “Air bah datang dari atas pegunungan Gunung Sawal dan langsung menggenangi perumahan warga dan areal persawahan,” ujarnya, saat dihubungi HR, Sabtu (07/02/2015).

Menurut Dies, banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak ruas jalan hingga aspalnya mengelupas tergerus air banjir. “Bangunan benteng salah satu sekolah pun dilaporkan jebol akibat banjir bandang ini,” ujarnya.

Dari informasi yang diperoleh, Sabtu (07/02/2015) pagi, air banjir yang semalam mengenangi rumah warga, kini sudah surut. Warga sejak pagi disibukan membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Sementara kerugian akibat bencana banjir ini masih dilakukan pendataan oleh pemerintah desa setempat.

Sementara itu, banjir bandang yang melanda Desa Padamulya, bukan pertama kali terjadi, tetapi beberapa tahun yang lalu, bencana serupa menerjang daerah tersebut. Bahkan, banjir bandang sebelumnya hingga merusak puluhan rumah dan areal persawahan warga.

(Harapan Rakyat, 7 Februari 2015)

Read more »

Banjir Bandang Kembali Terjang Cihaurbeuti

Masih ingat Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Ciamis? Desa yang berlokasi di kaki Gunung Saawal yang pernah porak poranda diterjang banjir bandang pada tahun 2011 lalu (tepatnya hari Rabu 28/3/2011 sore) dengan korban 6 jiwa meninggal dan 43 rumah hancur lebur tersebut, pada hari Jumat (6/2/2015 ) kembali diterjang banjir.

Tepatnya sekitar pukul 18.00 petang hari Jumat (6/2) tersebut luapan Sungai Ciharus dan gelontoran air hujan dari arah Gunung Sawal telah menimbulkan cileuncang dan merendam setidaknya 15 rumah di Dusun Depok. Ketinggian air mencapai 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa.

Air genangan cileuncang tersebut tidak hanya merendam halaman rumah dan sawah serta kebun warga.Tapi juga masuk rumah warga. Sergapan banjir cileuncang tersebut sempat membuat sebagian warga panik. 

Banjir gelontoran air dari arah Gunung Sawal tersebut menurut AKP Dies dipicu oleh guyuran hujan yang cukup lebat sejak pukul 15.30. “Tapi sekarang genangan banjirnya sudah surut. Warga sudah mulai membersihkan lantai rumahnya yang petang hari tadi sempat terendam cileuncang,”ujar Kapolsek Cihaurbeuti AKP Dies Ratmono SH, Jumat (6/2) malam sekitar pukul 22.30 WIB .

Banjir cileuncang (banjir lewat) tersebut kata Dies tidak hanya merendam 15 rumah warga, tetapi juga memporakporandakan jalan desa sepanjang 150 yang tengah diaspal. “Jalan desa sepanjang 150 meter sampai di depan Balai Desa Padamulya yang baru saja selesai diperbaiki kembali terkelupas aspal dan batu-batunya. Aspalnya hanyut tergerus banjir,” ujar AKP Dies.

Genangan banjir akibat gelontoran air hujan dari arah Gunung Sawal tersebut juga menimpa Desa Pamokolan (tetangga Desa Padamulya) Cihaurbeuti. Genangan banjir cileuncang merendam komplek SMAN 1 Cihaurbeuti dan sub terminal Pamokolan. “Sampai menjelang tengah malam ini terminal (Pamokolan) masih tergenang banjir ketinggian sekitar 30 cm. Sekolah SMA Cihaurbeuti yang dekat terminal juga terendam banjir. Saya masih di lokasi. Masih memantau kemungkinan ada lokasi lain yang terendam banjir,” ujar AKP Dies.

(Tribun Jabar, 6 Februari 2015)

Read more »

Cihaurbeuti Gelar Pra Musrenbang 2015

Jelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (disingkat Musrenbang), Kecamatan Cihaurbeuti menggelar Pra Musrenbang pada hari Jumat (6/2) di Aula Kecamatan Cihaurbeuti.

Selain diikuti oleh para Kepala Desa, BPD, LPM, UPTD, UPTB dan perwakilan perempuan, kegiatan Pra Musrenbang kali ini terasa berbeda karena dihadiri oleh Asep Dian Permana Yudha, S.Sos., yang merupakan satu-satunya wakil dari masyarakat Cihaurbeuti di DPRD Kabupaten Ciamis periode 2014-2019.
Dalam sambutannya, legislator yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Ciamis ini mengharapkan adanya kesinambungan proses pembangunan. Menurutnya Musrenbang sebagai tahapan perencanaan resmi, seyogyanya harus diikuti oleh realisasi yang efektif, tertib, dan berdampak positif bagi masyarakat.
"Selama ini Musrenbang masih terkesan hanya sebagai rutinitas formal. Jumlah usulan Musrenbang, seringkali pada tataran implementasinya masih sangat minim realisasi. Tantangan bagi semua pihak untuk dapat menemukan faktor penyebab dari kondisi tersebut, kemudian upayakan ikhtiar terbaik secara berjamaah untuk memperbaikinya".
Diskusi dan pembahasan bidang infrastruktur pada penyelenggaraan Pra Musrenbang kali ini difasilitasi oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Cihaurbeuti, UPTD Bina Marga, UPTD Cipta Karya, dan Ketua UPK. Bidang pemerintahan, difasilitasi oleh Sekretaris Camat Cihaurbeuti, Kasi Pemerintahan, Kasubag Umum, dan UPTB KBPP. Bidang kesehatan difasilitasi oleh Kasi PMD Kecamatan Cihaurbeuti, UPTD Puskesmas Cihaurbeuti, UPTD Puskesmas Sukamulya, dan Kasi Trantib. Bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya difasilitasi oleh Kasi Perekonomian Kecamatan, UPTD Pendidikan, UPTD SMA, SMP 1, SMP 2, dan BP3K.
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup mendalam, Pra Musrenbang akhirnya menyepakati Daftar Usulan Prioritas untuk dibahas pada Musrenbang yang dijadwalkan untuk dilaksanakan beberapa waktu kemudian.

Read more »

Menko Puan 'Ceramah' Soal CSR di Hadapan Pemimpin ASEAN

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, program tanggung jawab sosial perusahaan atau 'corporate social responsibility' (CSR) harus memberikan manfaat yang sistematis bagi masyarakat, sehingga dapat membantu pembangunan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

"Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial," kata Puan saat menjadi pembicara kunci dalam acara ASEAN Next Generation CSR Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis, seperti dikutip Antara, Kamis (5/2).

Hadir dalam acara itu Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh, Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta dan Ketua Asean CSR Network Yanti Triwandiantini. Selain itu, turut hadir Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Donald Bobiash, Duta Besar Swedia untuk RI dan Asean Johanna Brismar Skoog, Duta Besar Jepang untuk Asean Koichi Aisboshi dan Direktur Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Asean Inggris Peter Mumford.

Dalam pidato berbahasa Inggris itu, Puan mengatakan, program CSR telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia.

Sejumlah industri, ujar dia, telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat di pedesaan.

"Ada banyak kegiatan CSR yang bisa dikembangkan pada masa mendatang di daerah sumber daya alam. Sebagai contoh, program pemberdayaan bagi masyarakat setempat dalam bentuk keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, perumahan, air dan sanitasi, serta pertanian dan kehutanan," tutur Puan.

Secara tidak langsung, menurut Puan, program CSR membantu, bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa dan tinggal di sekitar 17 ribu pulau di seluruh Nusantara yang kebanyakan masih sulit untuk diakses.

Puan mengatakan, konsep kemitraan CSR di Indonesia tidak hanya melibatkan secara aktif pemerintah, tapi juga masyarakat. "Kolaborasi dan sinergi antar elemen tersebut merupakan bentuk nyata gotong royong membangun bangsa," ujar Puan.

Perusahaan yang melaksanakan program CSR, tambah dia, akan mendapat pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat, namun pemerintah turut mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Indonesia memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat lewat program CSR.

"Oleh karena itu, ke depan, banyak inisiatif pemerintah yang dapat dikembangkan bersama-sama dengan CSR. Kolaborasi gotong royong membangun bangsa antara pemerintah, swasta dan masyarakat ke depan diarahkan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya, yaitu manusia, budaya, alam dan lingkungan hidup," ujar Puan.

(Merdeka, 5 Februari 2015)

Read more »

Penyakit DBD Perlu Penanganan Lebih Serius

CIAMIS.- Jumlah penderita penyakit demam berdarah dangue (DBD) di Kabupaten Ciamis tergolong tinggi. Selama tahun 2014 jumlah penderita DBD mencapai 311 orang. Dari jumlah tersebut lima orang di antaranya meninggal dunia.

Kepala Seksi Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan Bencana (P4B) Os­ep Hernandi menga­ta­kan tahun 2014 penerita pe­nyakit DBD jumlahnya mencapai 311 orang.

“Tahun 2014 penderita DBD di wilayah Kabupaten Ciamis se­banyak 311, lima orang me­ninggal dunia dan sisa dapat tertanggulangi,” katanya.

Untuk menyikapi hal itu, ka­ta Osep Dinas Kesehatan akan melakukan Fogging (pengasapan) secara rutin, mengingat pada saat ini pemerintah pro­vinsi Jawabarat menetapkan waspada penyakit demamberdarah dangue (DBD).

“Sehingga kami juga akan semakin gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk berpola hidup sehat,” ujar dia.

Osep menambahkan, untuk tahun 2015, khususnya bulan Januari, pihaknya telah mencatat sedikitnya 10 orang penderita DBD.

“Kami memprediksi penderita DBD akan bertambah, karena cuaca yang sampai saat masih hujan dengan intensitas kecil, yang membuat adanya genangan air sebagai sarang nyamuk,” kata Dia.

Kemudian sebetulnya untuk efektifitas membunuh nyamuk hingga jentik-jentiknya harus melakukan fogging sebanyak dua kali siklus, namun karena ke­terbatasan anggaran untuk fogging hanya dilakukan satu kali. “Dengan fogging satu kali ha­nya bisa membunuh nyamuk dewasa tidak sampai jentik­nya,” tutur dia.

(Kabar Priangan, 5 Februari 2015)

Read more »

Aset Sarana P2B Cihaurbeuti Menghilang

CIAMIS – Sejumlah aset gedung Pusat Permasaran Bersama (P2B), hilang. Mantan Ketua II P2B Kabupaten Ciamis Nandang AS mengatakan aset-aset itu bernilai ratusan juta dan hilang begitu saja sejak tahun 2007. Ketika itu para pelaku usaha meninggalkan bangunan sarana promosi daerah itu.

Sejumlah set yang hilang diantaranya berupa rak dan etalase yang biasa digunakan untuk memajang produk UKM. Mesin rumput, mesin packaging, mesin hitung uang dan dua unit computer juga raib dari tempat tersebut. “Saya heran kemanakah semua aset itu. Jelas ini harus ada yang bertangung jawab,” ujarnya kemarin (3/2/2015).

Hingga saat ini Nandang mengaku tidak mengetahui siapa yang mengambil atau menjual aset-aset itu. Dia berharap pihak terkait memberi keterangan soal aset-aset milik para pelaku UKM itu. “Sampai sekarang saya tidak melihat aset itu kemana, kalau seperti ini menghilang,” tuturnya.

Dia berharap pemerintah segera melakukan rekondisi bangunan agar bisa segera kembali difungsikan. Kini dia menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk membangkitkan kembali tempat tersebut. Sebelumnya bupati dan ketua dewan sempat ikut angkat bicara soal sarana P2B yang terbengkalai.

“Saya dulu yang memang bekerjasama dengan luar negri selalu mulus dan berhasil. Dari masalah kerajinan atau yang lainya,” akunya. Diberitakan sebelumnya sarana P2B di Kabupaten Ciamis terbengkalai. Bangunan untuk promosi produk daerah itu kondisinya lebih mirip kuburan karena tidak pernah lagi digunakan.

(Radar Tasikmalaya, 4 Februari 2015)

Read more »

Pemda Ciamis Kaji Sarana P2B Cihaurbeuti

CIAMIS – Menyikapi pemanfaatan sarana Pusat Pemasaran Bersama (P2B), Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin angkat bicara. Menurutnya pemerintah akan mengkaji pemanfaatan kembali sarana itu bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

“Kita sedang memikirkan apa yang akan kita buat di sana (P2B, Red). Perlu suatu konsep yang bagus. Kita akan jadikan rest area. Ya kalau jadi rest area maka kita akan mendorong para UKM di sana untuk memasarkan hasil produksinya,” ujar Iing usai melepas KKN mahasiswa Universitas Galuh di pendopo kemarin (2/2/2015).

Dia megnatakan kedepannya tempat tersebut akan jadi rest area bagi para pelancong. Lokasi itu dianggap cukup strategis karena merupakan wajah Kabupaten Ciamis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Rencananya, Iing akan mengajak para pelaku usaha kecil menengah untuk memasarkan produk mereka di tempat tersebut. Produk para pengusaha lokal itu nantinya akan menjadi oleh-oleh khas Ciamis sebagai promosi. Sarana P2B juga akan dikonsep ulang agar keramaiannya mengikuti Kabupaten Tasikmalaya.

“Kita harus mengimbangi hal itu. Supaya keberadaannya tidak seperti sekarang ini (sepi, Red). Insyaallah target kita secepatnya akan dibuka kembali,” ungkapnya.

Kendala saat ini, bangunan P2B tersebut berada di atas tanah de­sa. Pemkab akan berkoordinasi le­bih dulu dengan desa dan pi­hak provinsi untuk pelepasan ta­nah­nya. Pemerintah juga harus membuat master plan baru untuk pengembangan sarana tersebut. “Kita harus konfirmasi dulu dengan pihak desa. Kita perlu melakukan beberapa langkah terlebih dulu yang ha­rus ditempuh supaya P2B bisa di­berdayakan,” tandasnya.

(Radar Tasikmalaya, 3 Februari 2015)

Read more »

CSR dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Ciamis

Pemerintah Kabupaten Ciamis sedang inten membahas Raperda tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Saat ini pembahasan sedang fokus pada pemberdayaan PKL. Ketika desain pemberdayaan PKL sudah dibuat, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yang tidak lepas dari persoalan pendanaan, baik pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal itulah tujuan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Ciamis Ke Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Selasa, (03/02) bertempat di ruang sidang Pendanaan Pembangunan (PP), ingin mendapat masukan terkait pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam upaya menjadikan pelaku usaha sebagai mitra pemerintah untuk bersama-sama membangun Daerah. Mencari sumber dana lain diluar APBD untuk pembangunan, mengingat dana yang tersedia di Pemerintah Daerah masih dirasa kurang.
Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Asep Roni, mangatakan CSR di Kabupaten Ciamis masih sporadis, belum terintegrasi dalam sebuah kebijakan Pemerintah Daerah atau belum ada intervensi untuk lebih fokus lagi membantu warga Kabupaten Ciamis khususnya para PKL.
“Kami berharap bahwa PKL di Kabupaten Ciamis bisa dibiayai oleh CSR, sehingga APBD Kabupaten Ciamis bisa lebih dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain dalam pembangunan” tuturnya.

Bappeda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh H. Wawan, menjelaskan terkait CSR yang sudah berjalan di Provinsi Jawa Barat.
Maksud CSR adalah memaduselaraskan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) serta program kemitraan dan bina linkungan (PKBL) dari kalangan swasta,BUMN,BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Jawa Barat.
Sementara tujuannya adalah sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan TJSLP/PKBL, dan memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat, serta tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP/PKBL di kalangan swasta,BUMN,BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah.
Standar pelaksanaan CSR ini mengacu pada ISO 26000, sementara beberapa dasar hukumnya adalah UU No. 40 /2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No 47/2012 Tentang Pelasksanaan TJSL, UU No. 19/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)BUMN.
Lebih lanjut beliau menjelaskan, Jawa Barat mempunyai struktur organisasi fasilitas penyelenggaraan CSR yang diatur dalam pergub No. 30 Tahun 2011 terkait hubungan pemerintah dengan para CSR, dan Kep Gubernur No. 536/KEP.792/BAPP/2011 tentang susunan personalia Duta CSR di Jawa Barat, yakni tokoh-tokoh Jawa Barat yang bisa menjembatani kepada dunia usaha.
“Kalau kita mau masuk ke CSR harus ada komitmen dari pimpinan tertinggi di Daerah, dan kami dulu menyusun data base terlebih dahulu untuk program dan data-data yang belum dibiayai oleh APBD/APBN sebelum kita berkomunikasi dengan CSR” tuturnya.
Prinsip CSR di Jawa Barat yang tertera di Perda, Pergub dan Kepgub adalah Motto Jawa Barat mengenai CSR : “Jabar Maju Bersama Mitra” dan Rupiah = 0, yakni tidak akan ada dana sedikitpun yang masuk dari perusahaan kepada tim atau APBD.
Kemudian pola kerja CSR Jawa Barat ini adalah “bersinergi derajat tinggi koordinasi derajat rendah”. “Kami tidak main-main menyusun data program-program yang perlu dibantu CSR sebelum mengundang perusahaan, sehingga pada saat pertemuan, kami tinggal menjelaskan program-program tersebut” jelasnya.

Pada dasarnya pola kemitraan & sinregi CSR/PKBL di Jabar dengan perusahaan adalah dimana ada wilayah kerja perusahaan, disanalah masyarakat harus sejahtera.
Adapun terkait hasil pembangunan CSR, misalkan pembangunan puskesmas, menurut H. Wawan, aset itu kembali ke Kabupaten setempat dengan menggunakan berita acara serah terima.
Asep Dian Permana Yudha (rombongan Kab. Ciamis) bertanya, “jika kami sudah menyusun ikhtisar data program, apakah harus dibentuk dulu semacam tim fasilitasi CSR Ciamis, atau harus ada terlebih dahulu Perbup tentang CSR?
H. Wawan (Bappeda Jabar) menjawab, berdasarkan pengalaman, menurut kami seharusnya perlu untuk membentuk tim fasilitasi CSR Kabupaten Ciamis di Bappeda. Kenapa Bappeda? Karna Bappeda itu adalah leading sector, tapi bukan CSR Bappeda, melainkan tetap CSR Kabupaten Ciamis yang kelompok kerjanya (pokja) tergabung dalam semua aparatur” jelasnya.
Iman Tohidin, S.Sos (Bappeda Jabar) menambahkan, Berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan, sebetulnya Banyak sekali program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu contoh, dari kementrian UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) memberikan bantuan dana untuk penataan pelaku-pelaku pedagang kaki lima. Selanjutnya di Provinsi juga ada, termasuk untuk pemberdayaan pelaku UMK, ada di Dinas Koprasi UMKM maupun Indag. Pada Dinas Indag ada bantuan untuk pembangunan pasar-pasar tradisional, dan ada juga berbentuk bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.
“Mudah-mudahan dengan adanya penataan ini tentunya ada kontribusi untuk peningkatan ekonomi dan untuk menyentuh keindahan dan kenyamanan di kota-kota di Jawa Barat” tuturnya.

(http://bappeda.jabarprov.go.id, 3 Januari 2015)

Read more »

P2B Cihaurbeuti Harus Dibangkitkan

CIAMIS – Ketua DPRD kabupaten Ciamis Asep Roni mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis harus bisa me­ngem­balikan fungsi dari Pusat Pe­masaran Ber­sama (P2B) sebagai sarana promosi industri rakyat.

“Sebelum di­fung­­sikan kembali, pembinaan harus dilakukan dulu kepada para pengusaha kecil, itu yang harus ditumbuhkan kembali, ujarnya saat dihubungi kemarin (1/2/2015).

Menurutnya pemerintah harus memikirkan strategi menumbuh kembangkan ekonomi di sarana P2B itu. Sehingga kedepan P2B akan kembali ramai menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi para pelancong. “Tanpa rencana dan strategi yang baik, (peningkatan ekonomi, Red) tentu tidak akan berjalan,” tuturnya.

Dia menjelaskan P2B merupakan sarana promosi bagi industri rakyat. Sayang kondisi bangunan itu kini tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Pengaturan dan pembinaan P2B harus sesuai dengan visi Kabupaten Ciamis yakni membangun perekonomian yang tangguh dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

Masyarakat Kabupaten Ciamis harus benar-benar dibuat mandiri dalam segi ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan potensi usaha kecil menengah.

“P2B itu harus menjadi media promosi bagi industri rakyat. Mengingat letaknya yang sangat strategis berada di perbatasan sebagai pintu gerbang Kabupaten Ciamis, itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemkab,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya sarana P2B di Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis terbengkalai. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat oleh-oleh khas Ciamis itu malah jadi kebun rumput yang tinggi.

(Radar Tasikmalaya, 2 Februari 2015)

Read more »